Mari Lestarikan Lingkungan untuk Masa Depan

 

Keanekaragaman kekayaan Indonesia perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Sayangnya dulu dan sekarang masih banyak juga masyarakat yang belum sadar. Dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak masyarakat aktif melestarikan lingkungan

 

Hutan Indonesia dalam bahaya. Ini bukan pernyataan pepesan kosong. Bagaimana masyarakat komunitas lokal dan birokrasi “bermain” dalam mengeksploitasi hutan, terlihat jelas di Hutan Harapan perbatasan Jambi – Sumatera Selatan. Menurut Yusuf Cahyadin selaku Direktur PT Restorasi Ekosistem dan pemegang izin kelola restorasi hutan seluas 101.000, adanya aktivitas perambahan liar menyulitkan restorasi ekosistem di kawasan tersebut.

Yusuf mengatakan, perambah liar yang beroperasi pada hutan tersebut mencapai 5000 orang. Sebagian kecil mereka adalah orang dari suku Bathi IX yang memang telah lama hidup dan membuka ladang dalam kawasan hutan tersebut. Namun sebagian besar yang melakukan penebangan adalah  oknum-oknum pejabat daerah, wakil rakyat, maupun aparat penegak hukum. Aktivitas perambahan dengan cepat meluas. Dalam upaya penanganan aktivitas ilegal tersebut, petugas keamanan setempat kerap menuai ancaman balik dari pelaku.

Data dari  hasil citra satelit di kawasan hutan ini menunjukkan pembukaan tutupan hutan sejak lima tahun terakhir mencapai hampir 20 persen atau kurang lebih 13.337 hektar. Perambahan paling marak terjadi pada tahun 2007 seluas 6.300 hektar, untuk penanaman sawit. Akibatnya, masih kata Yusuf, rencana pengembangan ekowisata dan jasa perdagangan karbon terancam molor.

Realitas di Hutan Harapan tentunya bukan kenyataan tunggal. Peristiwa yang sama terjadi juga pada hutan-hutan lain di Indonesia. Seperti yang dialami oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ketika dia sedang berjalan melintasi jalan Takengon-Nagan Raya dalam even Aceh Internasional 4×4 Tourism Experience 2011, dia mendengar suara mesin chainsaw dari dalam hutan. Segera saja dia berhenti dan mencari asal suara tersebut.

Irwandi menemukan sebuah lahan yang baru dibuka. Sementara itu di tanah bergeletakan puluhan batang kayu bulat sebesar drum minyak. Irwandi juga menemukan seorang lelaki menebang kayu. Dari hasil perbincangan diketahui bahwa lelaki itu sedang hendak membangun rumah milik orang lain. Padahal kawasan hutan yang ditebang masuk sebagai kawasan hutan lindung.

Pria penebang maupun yang menyewa penebang kayu setelah didatangi tidak tahu menahu bila kawasan tersebut masuk sebagai hutan lindung. Ketika Irwandi menanyakan tentang surat ijin, pria yang menyewa penebang kayu tersebut menyerahkan surat dari Geusyik serta Koramil setempat. Padahal seharusnya surat ijin penebangan hutan berasal dari Dinas Kehutanan. Kantor dinas tentu saja tidak akan mengeluarkan surat ijin karena tahu itu adalah kawasan hutan lindung. Tetapi nampaknya, bisa disimpulkan dari cerita Irwandi, tidak semua institusi dan masyarakat tahu bahwa kawasan tersebut hutan lindung. Lain pihak, hutan nampaknya bukan kekuasaan ekslusif dari pejabat kehutanan karena banyak pihak bisa memberikan surat ijin. Ini menjadi semakin memperkeruh persoalan lingkungan di Indonesia.

Pada perayaan Hari Lingkungan Sedunia di Istana Negara (7/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir bersama Ani Yudhoyono mengajak agar seluruh rakyat bersungguh-singguh bertanggung jawab dan terus berupaya untuk melestarikan lingkungan. “Yang tulus, yang bertanggung jawab, bukan karena tekanan dari siapapun, tapi untuk kepentingan kita sendiri,” Presiden menegaskan.

Secara khusus, tepat pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2011, Presiden menggarisbawahi pentingnya menindaklanjuti dan menyukseskan Protokol Nagoya agar pengaturan sumber flora, fauna, dan genetika menjadi adil. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menyukseskan kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa sehingga penadahan hasil illegal logging bisa ditekan. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain untuk mengatasi perubahan iklim ini.

Tahun ini Indonesia mengambil tema “Hutan Penyangga Kehidupan”. Tema tersebut tidak lepas dari realitas fungsi hutan yang memiliki manfaat besar bagi mahluk hidup. Dalam paparannya Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menjelaskan perlunya antisipasi ancaman kelestarian hutan secara optimal, dimana aktivitas pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada daya dukung, tampung, dan pencadangan. “Upaya pencegahan dan rehabilitasi hutan masih terus ditingkatkan dan melibatkan semua komponen bangsa. Konversi lahan harus melihat aspek tata ruang melalui kajian lingkungan hidup strategis,” ujarnya.

Sekedar info,  Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2011 sesuai dengan Tahun Hutan Internasional 2011 yang dideklarasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesesuaian tema ini merupakan pengakuan bahwa hutan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan pencapaian tujuan MDGs (Millennium Development Goals). Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni sejak PBB mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diselenggarakan di bawah koordinasi United Nations Environmental Programme (UNEP).

 

Kekerasan Lingkungan

     Bila melihat media akhir-akhir ini, suara kekerasan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari kekerasan terhadap suku, agama, seksual, kekerasan dalam bentuk verbal, penindasan psikologis sampai dengan pencatutan kekayaan negara. Semua kekerasan itu mewarnai perjalanan bangsa. Berbagai kekerasan itu sejajar juga dengan kekerasan lingkungan yakni tindakan perusakan manusia terhadap alam. Kekerasan jenis ini sangat menganggu kehidupan bersama. Tidak ada jalan bagi Indonesia bila ingin selamat, tentu harus mulai menata kelestarian lingkungannya.

     Sejak tahun 1970 Club of Rome sudah mengingatkan umat manusia akan adanya batas pertumbuhan ekonomi. Hasil pemikiran mereka umumnya berlanjut pada studi tentang limit of growth. Tujuan dari berbagai studi itu tak lain untuk mengingatkan umat manusia bahwa ada batas sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memacu pembangunan.

     Tahun 1992 di Rio de Janeiro, ditekankan kembali kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat global mulai melihat ada persoalan serius dengan arah pembangunan dunia seperti terjadinya perusakan dan penghancuran sumber daya alam serta perebutan sumber daya ekonomi oleh pelaku ekonomi. Persoalan kedua adalah masalah kemiskinan yang umumnya terjadi di dunia ketiga. Kemiskinan itu memperlebar jarak antara negara miskin dan kaya.

     Sampai saat ini ada dua mainstream poros kebijakan pembangunan. Poros pertama adalah kelompok yang mementingkan pertumbuhan ekonomi sementara yang kelompok lain mengedepankan keadilan ekonomi. Bagi para pemikir pertumbuhan, pengelolaan lingkungan haruslah mengacu pada konteks penciptaan pertumbuhan. Sebaliknya pendukung keadilan menginginkan agar pengelolaan lingkungan memikirkan dampak jangka panjang yakni keberlanjutan pembangunan antar generasi.

     Bagaimana pengelolaan lingkungan di Indonesia? Apakah benar ada kekerasan lingkungan ? Beberapa realitas tergambar dalam paper Tri Pranadji dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam papernya yang berjudul “Keserakahan, Kemiskinan dan Lingkungan Hidup”, Ia memaparkan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Yang terjadi adalah berbagai kerusakan lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius.

Pertama, terjadinya pencemaran perairan di kawasan padat penduduk. Akibatnya masyarakat dirugikan karena mereka tidak bisa mengakses air bersih maupun mendapatkan pendapatan dari sumber daya yang ada. Masih kita ingat kasus pencemaran logam berat di Teluk Buyat dan pencemaran air di Teluk Jakarya karena limbah industri.

     Masih teringat juga hancurnya hutan mangrove di sepanjang pantura Jawa. Mangrove hancur karena pembangunan pertambakan hutan secara intensif. Akibat hancurnya mangrove datanglah banjir musiman sebagai dampak ikutan. Banjir musiman itu menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat sekaligus merepotkan pemerintah juga.

     Persoalan lain yang harus kita ingat adalah penggunaan bom dan bahan kimia dalam penangkapan ikan, ekspoitasi pertambangan lepas pantai, pencemaran transportasi laut dan penangkapan liar untuk diperdagangkan. Tindakan itu merusak terumbu karang yang menjadi tempat hidup mahluk laut. Akibatnya nelayan secara sistematis mengalami penurunan kualitas kehidupan. Mereka miskin dan teraniaya oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab.

     Pembukaan lahan hutan tak terkendali dari pemegang HPH, pembakaran hutan, dan pembukaan lahan perkebunan, illegal logging menunjukkan adanya persoalan serius terhadap kekayaan hutan nasional. Belum lagi masalah penyerbuan petani yang haus tanah Perhutani dulu. Penyerbuan itu merusak sistem hidrologi dalam satuan wilayah DAS di banyak tempat di Jawa.

Terakhir, persoalan pencemaran udara akibat berbagai aktivitas jenis industri dan asap akibat pembakaran hutan tanaman industri. Masyarakat menderita akibat pencemaran serius dan kebanyakan tidak menerima kompensasi. Sementara pemilik usaha menikmati keuntungan ekonomi yang tidak sedikit.

 

Lingkungan dan Kemiskinan

     Beberapa studi yang ada mencoba mengangkat hubungan antara kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Riset participatory yang dilakukan di Asia, Afrika dan Amerika latin misalnya menyebutkan persepsi kelompok masyarakat miskin terhadap lingkungan. Umumnya mereka berpandangan kualitas lingkungan mempengaruhi kesehatan, kapasitas mereka memperoleh pendapatan, keamanan dan pasokan energi.

Studi lain juga mengatakan bahwa kelompok masyarakat miskin umumnya bergantung pada berbagai sumber daya alam. Maka, penurunan kualitas alam berdampak langsung kepada kehidupan kelompok miskin. Kelompok tersebut juga memiliki kemampuan paling minimal bertahan bila terjadi bencana alam dan atau konflik terkait masalah lingkungan. Tetapi dalam kasus tertentu, kelompok orang miskin itu jugalah yang ikut menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa orang mengambil ikan dengan memanfaatkan bom. Atau menjadi pelaku pembakaran hutan untuk membuka ladang.

Terbatasnya opsi bagi kelompok miskin mendorong mereka menggunakan hutan atau kekayaan alam lainnya sebagai tumpuan hidup mereka. Kerusakan alam yang terjadi akibatnya malah berbalik kepada mereka, karena secara sistematis menurunkan pendapatan kelompok miskin.

Penelitian di Kamboja, Vietnam dan Lao PDR yang dilakukan oleh Dasgupta (Where is The Poverty – Environtment Nexus, 2005),  mencoba mencari korelasi antara kemiskinan dan lingkungan, menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Rumah tangga di Kamboja misalnya bertanggung jawab terhadap polusi udara yang dihasilkan dari limbah rumah tangga, pencemaran air dan masalah sanitasi. Orang miskin di Kamboja ternyata tidak berkorelasi dengan pengerusakan hutan. Tetapi masyarakat umum justru ikut menjarah hasil hutan Kambodja  Sementara orang miskin di Vietnam bertanggung jawab terhadap masalah penurunan kualitas tanah dan polusi rumah tangga.

Maka, basis program penangulangan kemiskinan terhadap dua negara tersebut berbeda-beda. Rakyat miskin Kamboja misalnya lebih mendapatkan manfaat dari program penangulangan kemiskinan yang mengabungkan program perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan kemiskinan. Tapi masyarakat umum Kamboja, termasuk masyarakat miskin, akan mendapatkan manfaat dari program yang menurunkan deforestisasi.

Sementara kelompok masyarakat miskin di Vietnam akan bermanfaat bila pendekatan yang diambil adalah penanggulangan kemiskinan dengan basis memperbaiki kehidupan rumah tangga seperti memperkecil polusi rumah tangga. Kelompok miskin yang ada di Vietnam umumnya tinggal didaerah berbukit, maka intervensi pada wilayah tersebut akan membawa efek yang besar.

Bagaimana dengan Indonesia ?  Angka kemiskinan Indonesia mencapai 13,3 %. Provinsi dengan persentase penduduk miskin yang besar, sesuai data BPS tahun 2010  adalah Papua (36,8 %), Papua Barat (34,8 %), Maluku (27,4 %), Gorontalo (30,89 %), NTB (21,55 %), NTT (23,03 %). Sejauh ini penangulangan kemiskinan di Indonesia berbasis empat kluster yakni bantuan sosial, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat dan program rumah murah, rumah sangat murah, air bersih, listrik yang terjangkau, serta program kendaraan angkutan pedesaan yang murah.  Anggaran kluster keempat, berbagai program serba murah itu, dianggarkan sebesar Rp 5,3 triliun. Pengelolaanya diserahkan pada masing-masing kementrian terkait.

Sejauh ini Indonesia masih mengandalkan empat program terpadu penangulangan kemiskinan untuk membantu kelompok miskin. Beberapa program lingkungan yang ada di Indonesia seperti penanaman 1 miliar pohon dan pengadaan sanitasi untuk kelompok masyarakat miskin. Program PNPM Peduli punya program yang diperuntukkan bagi masyarakat Bajau.

Orang Bajau sendiri adalah masyarakat yang disebut sebagai “Kaum Gypsy Laut”. Mereka pandai menyelam dan trampil sebagai nelayan. Tetapi mereka di cap sebagai kelompok yang merusak laut karena menggunakan bom untuk menangkap ikan dan sianida untuk terumbu karang. Memperluas program PNPM Peduli boleh jadi ikut membantu meningkatkan kualitas lingkungan.

Pengambil kebijakan ditantang untuk memikirkan lebih lanjut sebuah model yang tepat untuk meningkatkan kehidupan orang miskin dan menjaga lingkungan. Bisakah ?

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s