UKM Tuntut Negosisasi ACFTA

UKM menuntut pemerintah menegosiasi ulang ACFTA. Pemerintah nampaknya enggan mengabulkan. Apalagi cuma Indonesia yang ribut soal dampak negatif ACFTA. Pemerintah pilih perbaiki daya saing.


Pemerintah memberikan sinyal tidak akan menegosiasi ulang terkait kerjasama perdagangan bebas ASEAN China. Alasannya karena ACFTA hanya merugikan sebagian kecil produk Indonesia. Dari sekitar 9000 produk yang diperdagangkan, hanya 200 produk yang mengalami masalah akibat kerjasama perdagangan bebas China ASEAN itu. Hal itu diungkapkan Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan . “Renegosiasi memakan waktu lama,” kata dia pada konferensi pers di Balai Sidang Jakarta.
Masih ungkap ekonom kondang itu, pemerintah hanya akan mengevaluasi industri mana saja yang terkena dampak dari pemberlakuan kebijakan pasar bebas. “Umumnya yang mengalami injury adalah UKM sektor tekstil dan produk tekstil. Karena barang ini diproduksi skala besar, sehingga harganya murah,” ujarnya.
Nampaknya dibanding melakukan renegosiasi yang berlangsung lama, pemerintah lebih berupaya meningkatkan daya saing sektor tersebut bekerja sama dengan dunia usaha.  Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), yang sebagian besar anggotanya usaha kecil dan menengah akan memberi kajian peningkatan daya saing. “Nanti pemerintah tindak lanjuti,” katanya.
Peningkatan daya saing berasal dari pembangunan infrastruktur dan logistik, birokrasi, perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat, khususnya dari produk dumping, dan semua hal yang diberlakukan terhadap semua negara.  Hingga sekarang, dia mengatakan, pemerintah mengindentifikasi 18 produk yang diduga terkena dampak.
Mari juga menjelaskan, Indonesia mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif seperti hasil sumber daya alam ke China. Menurut dia, pertumbuhan ekspor nonmigas tahun lalu sebesar 54 persen lebih besar dibandingkan pertumbuhan impor nonmigas. “Ke depan, produk yang sudah melalui pengolahan punya potensi besar untuk diekspor daripada impor,” ujarnya. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Djauhari Oratmangun, menambahkan, kekhawatiran itu terlalu berlebihan. “Perdagangan kedua negara juga mengandung barang jasa, pariwisata, investasi, serta layanan lainnya,” tuturnya.
Tetapi nampaknya kalangan pengusaha tetap menuntut pemerintah melakukan negosiasi ulang. Misalnya Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Rudy Lengkong yang mengatakan banyak pengusaha  handicraft, termasuk industri batik, furnitur dan mainan anak yang terkena imbas dari ACFTA. “Tidak hanya itu tapi juga pengusaha alas kaki. Dengan penerapan ACFTA ini banyak usaha yang tergolong usaha kecil dan menengah (UKM) bangkrut,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya merasa berterima kasih kepada Kementerian Ekonomi yang akan meninjau ulang perjanjian ACFTA.  “Karena itu, kita mendesak pemerintah agar secepatnya melakukan renegosiasi,” katanya seraya menegaskan, saat ini bukan waktunya menunggu investasi dari China.
Industri batik, lanjut dia, tidak hanya terkena imbas dari China saja, namun mereka mulai kesulitan untuk memperoleh bahan baku berupa gondorukem. Bahan baku tersebut banyak diekspor oleh  Perhutani. “Bahkan, saat ini kapas banyak diborong China. Jadi kita kesusahan untuk memperoleh bahan baku kain. Jangan sampai kita menunggu investasi dari China tetapi kita sudah hancur,” katanya.
Nasib UKM
Seruan dari pengusaha agar pemerintah menghambat impor produk dari China makin menguat. Seruan itu khususnya untuk industry yang bersaing dengan produk usaha kecil dan menengah. Aneka produk impor, khususnya dari China, sudah menjangkau seluruh lini atau segmentasi pasar di dalam negeri.
Erwin Aksa selaku Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, ada baiknya pemerintah berupaya menghentikan impor barang jadi yang menjadi pesaing (kompetitor) produk UKM dalam negeri. “Saat ini, terindikasi impor barang jadi seperti baju koko, kerudung, bahkan batik masuk ke pasar Indonesia. Padahal, semua produk ini telah diproduksi oleh UKM kita,” kata Erwin di Jakarta, Jumat (22/4), di sela acara Joint Executive for Empowering Young Entrepreneur between Smesco UKM and Hipmi.
Menurut dia, pemerintah harus tegas menutup keran impor barang jadi guna melindungi produk serupa produksi UKM lokal. Apalagi proteksi terhadap produk UKM lokal tidak bisa dengan hanya menaikkan tarif bea masuk. Pemerintah bisa memberi perlakuan khusus dengan menutup total keran impor barang jadi. “Kita harus berani dan berpihak pada UKM lokal,” ujarnya. Keberpihakan itu penting, karena UKM adalah basis ekonomi rakyat. Banyak mulut dan perut yang bergantung dari bisnis UKM. Banyak juga,bantuan, subsidi dan pengeluaran pemerintah, yang sebenarnya uang rakyat digunakan untuk membantu industri mikro, kecil dan menengah.
Erwin, selnjutnya mengatakana, Hipi sudah mengusulkannya kepada pemerintah, termasuk jenis produk apa saja yang harus diproteksi. “Kalau kita biarkan produk UKM lokal berhadapan langsung dengan produk impor, terutama dari China, maka akan sulit bersaing, karena China bisa melakukan produksi secara massal,” tutur Erwin.
Ia mencontohkan   ada sejumlah produk seperti batik ataupun tenun yang diproduksi oleh UKM lokal. Produksi itu dilakukan selama dua bulan untuk satu lembar kain, sementara produk tiruan yang hampir mirip bisa diproduksi China secara massal dengan harga yang jauh lebih murah. “Kami sudah pantau bahwa batik sudah mulai diimpor sebagian dari China. Selama ini, bahan baku sebagian juga merupakan hasil impor. Karena itu, jangan sampai impor kemudian meluas pada produk jadi, sehingga mengancam pasar produk lokal,” ujarnya.
Menaikkan Standar
Tidak mudah bagi produk Indonesia khususnya UKM menembus pasar China. Karena China juga memproteksi habis-habisan pasarnya. Sebut saja, mereka membuat nialai yuan terus dibawah, sehingga harga produknya sangat kompetitif. Pemerintahpun tidak sanggup memaksa China mengubah nilai tukar yuan pada level yang lebih realistis. Jangankan pemerintah, negeri Paman Sam pun tidak sanggup.
Pemerintah China juga memproteksi pasar dengan berbagai standar sehingga tidak mudah bagi UKM lokal untuk bisa mempenetrasi pasar China. Untuk itu UKM perlu menyesuaikan dengan standar mereka.
Sebetulnya,  menghadapi CA-FTA,pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian danjuga Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi UKM untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemberian sertifikasi bertujuan agar UKM yang berperan penting dalam perekonomian nasional dapat lebih kompetitif dalam menghadapi era perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan China.
Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam sebuah kesempatan menyatakan sudah berkoordinasi dengan jajaran agar proses untuk mendapatkan SNI bisa dipercepat. Sjariefuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, yang menyatakan pihaknya telah melakukan pembinaan agar produk UKM dapat memenuhi ketentuan untuk mendapatkan SNI. Berbagai upaya pelatihan, konsultasi, workshop, serta studi banding telah dilakukan. “Kami juga akan mengupayakan untuk memberikan kemudahan pengurusan di Lembaga Sertifikasi Produk. Kami akan terus berkoordinasi,” ungkap Hasan.

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s