Kebutuhan Basis Data Kemiskinan Mendesak !

 

Kebutuhan data untuk program-program pengentasan kemiskinan sangat mendesak. Beberapa daerah sudah mendahului dengan sistem informasi yang terkoordinir dengan baik.

 

Wiyono, bukan nama sebenarnya,  adalah warga miskin yang tinggal di Kabupaten Sleman. Ia hidup dengan seorang istri dan satu anak. Wiyono bekerja sebagai buruh tani, setali tiga uang dengan istrinya. Mereka mempunyai seorang anak yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Sebagai buruh tani Wiyono tidak mempunyai pendapatan tetap. Hidupnya bergantung pada permintaan orang lain. Bila ada yang membutuhkan jasa untuk mencangkul, Wiyono dipanggil. Untuk membantu agar dapur tetap mengebul Wiyano dibantu oleh istrinya. Anaknya memberikan sedikit bagian gajinya untuk membantu keluarga, sayang masih juga belum sanggup mengangkat diri mereka dari kemiskinan.

Nama Wiyono tercantum dalam dokumen data yang secara online bisa diakses lewat website Sleman. Kabupaten Sleman memang memiliki sistem informasi managemen (SIM) yang baik. Mereka mendata setiap orang miskin di wilayahnya kemudian mengunggahnya pada dunia maya. Dalam data itu tercatat juga nama, nomer kependudukan, jumlah keluarga, jenis kelamin, usia dan pekerjaan.  SIM adalah aplikasi sistem informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server). Ia menggunakan teknologi berbasis PHP dan MySQL.

SIM Kemiskinan penting untuk menjadi acuan dalam merumuskan program-program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. ” Kata kuncinya adalah tersedianya data penduduk yang terintegrasi,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo dalam acara Seminar Keberlanjutan PNPM Mandiri di Hotel Sultan 21 Oktober 2010.

Menurut Sri Purnomo rencana penerapan SIM Kemiskinan di Kabupaten Sleman, mendesak karena data yang ada bervariasi dengan jumlah yang berbeda. Makanya Sri berinisiatif untuk menyeragamkan data yang ada. Masih kata Sri, dalam proses pengintegrasiannya membutuhkan waktu satu tahun dimulai 2009. Setelah selesai, pemkab melakukan uji publik terhadap data tersebut sampai tingkat dukuh.

”Dalam uji publik itu, kemudian data jadi membengkak karena setiap warga ingin mendapat bantuan pemerintah,” tutur Sri dihadapan ratusan peserta seminar. Untuk mensiasatinya, pemkab kemudian melakukan verifikasi ulang terhadap data. Akibatnya data menyusut kembali. Kurang lebih ada 20.000 orang mengurungkan niatnya untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Mengapa? Pemkab mempunyai cara jitu.Mereka membuat stiker KK Miskin yang kemudian ditempel pada rumah penduduk yang menerima bantuan.

”Di Kabupaten Sleman SIM Kemiskinan dapat digunakan oleh instansi–instansi pemerintahan dan dapat diakses umun,” katanya. SIM ini dikelola oleh dinas tenaga kerja dan sosial, Kecamatan sebagai instansi pengelolah data kependudukan, verifikasi data keluarga miskin bisa langsung diakses secara online oleh petugas di kecamatan.

 

Dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, data itu menjadi sumber untuk pengelolaan program-program pengentasan kemiskinan. Misalnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sleman dalam menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Dengan mudah Dinas Pendidikan Sleman menemukan data siapa yang masih membutuhkan bantuan pendidikan. Sekedar info, Pemkab Sleman memberikan bantuan sebesar 1,6 juta pertahun untuk seorang anak SMA dan 1,8 juta pertahun untuk SMK. Keuntungan lain, pencairan dana menjadi lebih cepat. Petugas tinggal melakukan pengecekan silang dengan data via internet.

Bupati Sleman Sri Purnomo

 

Sri Purnomo menjamin data dari Pemkab Sleman akurat. Data yang ada 99,94 bersumber dari data keluarga dan memiliki momer KK. Sementara 99,98 memiliki NIK dan bersumber dari data kependudukan.

Pengalaman SAPA

Yaury Tetatnael dari Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) mengatakan saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan data kemiskinan yang ada. Saat ini data resmi yang ada mengacu ke Badan Pusat Statistic (BPS). Namun setiap kali BPS mengeluarkan rilis tentang kondisi kemiskinan Indonesia, masih ada juga pihak-pihak yang tidak percaya. Prokontra yang berlanjut belakangan ini adalah soal indikator kemiskinan vs indikator kemiskinan lokal atau sektoral.

Persoalan lain yang menunggu adalah soal updateing data kemiskinan. Masalahnya adalah data yang ada hanya diperbaharui tiga tahun sekali. Tentunya ini menggangu kredibilitas data.  Namun persoalannya tidak sederhana, karena untuk mendapatkan data populasi (bukan sekedar sample) itu tidaklah murah.

Persoalan ketiga dalam data kemiskinan adalah soal distribusi data. Data adalah informasi. Dalam abad informasi data memiliki kekuasaan, bisa mendukung sebah program namun bisa juga untuk melawan kebijakan. Jadi pemegang data tentu mempunyai kekuasaan besar (dan sah) untuk mendukung atau menjegal sebuah pendapat, informasi, program dan atau kebijakan.

Maka SAPA, masih kata Yaury, mencoba menguraikan indikator  kemiskinan untuk tiap nama dan alamat, melakukan uji coba pendataan kemiskinan partisipatif dengan melibatkan masyarakat berbasis data kemiskinan BPS, memperkuat kelembagaan TKPKD dalam mengkoordinasikan dan mendistribusikan data kemiskinan.

Sekedar info, SAPA telah bekerjasama dengan 15  kabupaten/kota di Indonesia dalam menginisiasi data daerah. Nantinya setiap TKPKD setelah melalui proses peningkatan kapasitas SDM yang ada akan mengelola data ini.

Ada baiknya agar daerah menyisipkan data-data untuk menunjang pencapaian MDGs. Tentunya masih diingat bahwa MDGs memiliki 8 goals dan 21 target. Untuk goals pertama, yakni menurunkan kemiskinan absolute, tentu membutuhkan data seperti garis kemiskinan (lazimnya berlaku nasional, tetapi daerah yang maju bisa juga memiliki garis kemiskinan diatas dari ketetapan nasional) dan poverty gap.

Data pendapatan atau pengeluaran masyarakat penting juga untuk diperoleh karena bisa menunjukkan seberapa mampu seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.  Tetapi data apaun akan kuat, bila verifikator data melakukan pengecekan langsung dilapangan. Dari situ akan diperoleh data yang lebih lengkap tentang kondisi sosial ekonomi si miskin. Akan diketahui pula seberapa besar aset  si miskin.

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s