Ayo, Perang Melawan Korupsi !

Melawan korupsi adalah agenda yang belum selesai. SBY mengobarkan perang melawan korupsi dalam refromasi gelombang kedua.

Reformasi gelombang kedua mengisyaratkan agar semua pihak berperang melawan korupsi. Perang terbuka dan mati-matian demi menyelamatkan kejujuran yang masih ada. Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didepan anggota DPR dan DPD pada 16 Agustus 2010 lalu, ia mengisyaratkan semua pihak ikut serta mengerjakan  pekerjaan rumah yang berat. “Selain itu, memberantas korupsi yang masih menggelayut jajaran pemerintahan hingga dunia usaha,” katanya.

Ajakan SBY bukan saja menyentuh korupsi yang masih melekat pada jajaran birokrasi, tetapi juga merasuk kalangan dunia usaha atau swasta. Mereka-mereka yang rela mengeluarkan sejumlah uang tertentu,  hendak mempengaruhi kebijakan publik demi kepentingan usaha patut diburu oleh aparat.

Mengutip Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang Tren Korupso Semester I 2010, swasta adalah aktor korupsi paling dominant pada setengah tahun pertama tahun 2010. Dari 176 kasus korupsi tahun ini, 61 orang masuk dalam daftar sebagai tersangka dan berasal dari kalangan swasta.  Padahal periode sbeelumnya, politisi korup masih menjadi aktor utama. Seperti Komite kutip dari Detik,  peneliti hukum ICW, Febri Hendri, menjelaskan, tipologi kasus yang melibatkan aktor dari swasta umumnya terkait pengadaan barang dan jasa (procurement).  “Ada upaya massif di kalangan sektor swasta untuk menggerogoti anggaran daerah melalui kegiatan-kegiatan pengadaan,” tukasnya.

Ia mengatakan, orientasi sektor swasta masih sebatas mencari keuntungan sebesar-besarnya. Cara-cara yang mereka gunakan seperti suap, berupaya ditunjuk langsung, menggelembungkan harga dan proyek atau laporan fiktif. Febri menambahkan, aktor korupsi dari DPRD tetap harus diwaspadai, meski keterlibatannya semakin menurun, yakni urutan ketiga pada semester I tahun ini.

Koalisi Bisnis dan Birokrasi ?

Kasus Gayus, barangkali bisa menjadi contoh bagaimana bangunan politik ekonomi Indonesia bekerja dalam beberapa waktu terakhir ini. Gayus pria yang masih berusia 30 tahun memiliki rekening yang sangat besar. Setelah aparat membongkar, mulai terkuak dari mana saja aliran dana besar milik Gayus dan keterlibatan swasta dalam korupsi yang dilakukan Gayus.

Gayus mengaku bahwa ia menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari Kaltim Prima Coal untuk mengurus kasus pajaknya.  “Saya diminta tolong untuk mengurus pajak PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2001, 2003, dan 2005. Saya mendapat uang US$ 500 ribu atau sekitar Rp 5 M dari Alief Kuncoro,” ujar Gayus dalam kesaksian untuk  terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/8).

Terhadap pengakuan Gayus itu, ICW langsung memeberi respon dengan mendesak Polri memanggil  PT Kaltim Prima Coal (KPC) terkait pengakuan Gayus Tambunan (mantan pegawai pajak) yang menerima Rp5 miliar dari perusahaan KPC saat menangani kasus pajaknya.

“Sebenarnya dari pengakuan Gayus itu bisa dijadikan alasan untuk melakukan penyelidikan gratifikasi. Sehingga baik penerima maupun pemberinya juga harus diproses secara hukum,” ujar Wakil Koordinator ICW, Emerson Juntho menanggapi kesaksian Gayus tersebut, di Jakarta, Rabu (4/8). Menurutnya, tindakan pemberian uang yang dilakukan KPC kepada Gayus selaku pegawai negeri sipil (PNS) termasuk perbuatan gratifikasi. Karena itu polisi harus melakukan klarifikasi, siapa yang melakukan penyuapan tersebut.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan, mengatakan bahwa pihak Bakrie tidak bisa lagi mengelak dan menutup-nutupi kasus dugaan suap yang diberikan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Gayus Tambunan. “Pihak Bakrie tak bisa mengelak lagi dengan adanya pengakuan dari Gayus yang menerima dana 500 ribu dolar dari KPC. Selama ini praktek penyuapan menjadi nyata dengan pengakuan Gayus tersebut,” kata Adnan Topan seperti Komite kutip dari Antara.

Ia menyebutkan, meskipun Gayus Tambunan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, tapi pengakuan tersebut bisa ditindaklanjuti lebih jauh oleh Kepolisian. “Itu bagian dari alat bukti bagi penyidik untuk menggali dugaan suap dalam kasus KPC. Informasi dari Gayus menjadi kebenaran atas dugaan suap menjadi lebih kuat,” kata Adnan.

Korupsi Haram

Perang terhadap korupsi sudah dimulai cukup lama sebenarnya. Misalnya sejak tahun lalu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai korupsi. Majelis menilai tindak pidana korupsi adalah haram.

Bahkan, akhir-akhir ini muncul ide untuk ulama jangan menShalatkan jenazah koruptor. Tapi, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa haram terkait hal itu. “MUI belum menetapkan dalam fatwanya. MUI hanya mengeluarkan fatwa jika korupsi itu haram,” ujar Ketua MUI Amidan di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (18/8).

Seperti Komite kutip dari Harian SIB,  Amidan mengatakan, boleh-boleh saja ada ulama yang berpendapat bahwa koruptor itu tidak diShalatkan. Sebab, imbauan itu adalah upaya dari kampanye anti korupsi. “Boleh-boleh saja didramatisasi sedemikian rupa,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MUI yang lain, Slamet Effendy Jusuf kurang setuju jika koruptor dikaitkan dengan ibadah. Yang paling penting menurut mantan politisi Golkar ini adalah koruptor dihukum berat. “Saya lebih cenderung koruptor itu dihukum berat, kalau perlu dihukum mati. Jangan terlalu dikaitkan dengan ibadah,” kata Slamet.

Usulan ini pertama kali dilontarkan oleh Sekjen Suriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Malik Madani. Malik meminta agar ulama NU tidak menShalatkan jenazah orang yang pernah dipenjara gara-gara kasus korupsi. Aturan itu berkaca dari sejarah Nabi Muhammad yang suatu ketika tidak mau menyalatkan jenazah orang yang pernah menyelewengkan harta rampasan perang. Harta perang sama artinya dengan kekayaan negara di era modern ini.

“Dulu Nabi tidak mau menyalatkan jenazah itu karena sebagai hukuman moril bagi yang bersangkutan. Selain itu, supaya orang lain tidak meniru-niru apa yang dilakukan oleh koruptor. Semacam peringatan bila melakukan korupsi, jenazahnya tidak akan diShalatkan Nabi,” imbuh Malik. Namun, urai Malik, Muhammad tetap memerintahkan agar jenazah orang pernah korupsi diShalatkan. Sebab, menyalatkan jenazah sudah menjadi hukum wajib dalam Islam.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar enggan berkomentar banyak mengenai usulan kiai Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak menyalatkan para koruptor. Namun baginya, Tuhan saja minta umatnya bertobat, kenapa manusia tidak memberi pintu maaf?

“Secara manusiawi, yang tahu orang bertobat itu Tuhan, kenapa manusia jauh lebih hebat dari Tuhan? Tuhan minta manusia bertobat sebelum meninggal, masa manusia tidak ada pintu maaf?” tanya Patrialis.

———————————–

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s