Mendorong Reformasi Gelombang Kedua

Reformasi glombang kedua berarti mempercepat dan mempertegas perubahan. Masih banyak pekerjaan rumah kita.

Alvin Toffler pemikir dan futurolog itu pernah menulis tentang teori gelombang dalam sejarah masyarakat. Dulu, sekitar 10.000 tahun yang lalu sejarah umat manusia masih sangat tradisional. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu. Hidup mereka berpindah-pindah tempat bergantung pada persediaan bahan makanan yang disediakan alam. Maka sejarah mencatat, masyarakat nomaden hidup berpindah-pindah dari satu area ke area lainnya. Bila sebuah area telah habis sumber daya hidupnya, ia berpindah ketempat lainnya.

Namun, entah bisikan dari mana, cara hidup seperti itu hilang atau ditinggalkan. Manusia mulai tinggal menetap dan memanfaatkan lahan yang menganggur. Mereka menanami lahan tersebut dengan tanaman yang bermanfaat. Manusia memasuki era gelombang pertama yakni pertanian.

Alfin Tofller menandai gelombang kedua dalam masyarakat pada masa revolusi industri. Faktor utama yang mencirikan masyarakat gelombang kedua adalah nuclear family (masyarakat yang terdiri hanya dari keluarga inti yaitu orang tua dan anak saja), sistem pendidikan dan perusahaan. Toffler menulis, ciri dari masyrakat gelombang kedua adalah industrialisasi dengan landasan antara lain produksi masal, distribusi masal, konsumsi masal, pendidikan masal, media, rekreasi, hiburan, dan juga senjata bersifat masif.

Sekitar tahun 1950, banyak negara mulai memasuki era baru yang ia sebut sebagai gelombang ketiga. Banyak nama yang bisa menyebutkan masyarakat gelombang ketiga, toffler lebih senang menyebutnya dengan super industrial society. Beberapa pakar lain menyebutnya seperti era informasi, era ruang angkasa, abad elektronik atau abad revolusi teknologi dan science.

Reformasi Gelombang Kedua
Setelah kejatuhan Orde Baru, Indonesia memasuki masa baru yang dikenal dengan era reformasi. Dalam krisis,tuntutan massa rakyat waktu itu adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dwifungsi TNI/Polri serta pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.

Pada faktanya sebagian besar tuntutan itu sudah terlaksana. Untuk membantu menegakkan hukum dan memeberantas korupsi, lembaga KPK dihidupkan. Selain itu lembaga-lembaga hukum dan penyidik mengalami penguatan dari pemerintah. Polri dipisah dari TNI, sekaligus mendorong tentara kembali ke barak. Praktis amanat reformasi sudah dilaksanakan, meski dengan banyak catatan dikiri dan kanan perjalanan reformasi itu sendiri.

Sepuluh tahun sejak reformasi 1998, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna DPR dan DPD 16 Agustus 2010, mengajak seluruh rakyat menuntaskan PR reformasi gelombang kedua. Reformasi gelombang kedua itu antara lain reformasi birokrasi, pemberdayaan kepastian hukum dan iklim investasi kondusif, mengawal pesatnya proses demokrasi dan desentralisasi dan memberantas mafia hukum yang menggerogoti keadilan serta menyengsarakan rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa reformasi gelombang kedua adalah kurun waktu setelah pemilihan umum nasional 2009, yang mempunyai aspek ganda yaitu perubahan dan kesinambungan. Tujuan reformasi kedua adalah tidak untuk mengubah arah atau memperlambat reformasi. Namun untuk mempercepat dan mempertegas perubahan. “Dengan landasan yang ada, sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya berjalan, namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari,” katanya.

Tetapi refiormasi gelombang kedua memiliki sejumlah tantangan. Misalnya adalah persoalan korupsi yang masih menggelayut di jajaran birokrasi dan dunia usaha. ”Inilah `PR reformasi gelombang kedua. Tidak ringan memang, tetapi Insya Allah bisa dihadapi dengan bersama-sama. Makanya, mari tuntaskan bersama `PR itu,” tegas Presiden SBY.

Untuk memperkokoh amanat reformasi, pemerintah membutuhkan tiang penyangga. Ada tiga pilar penyangga reformasi gelombang kedua ini. “Pilar pertama menyangkut kesejahteraan, pilar kedua demokrasi, dan pilar ketiga adalah keadilan,” ujarnya lagi.

Turunkan Kemiskinan
Prioritas pemerintah sampai dengan empat tahun kedepan adalah menurunkan angka kemiskinan sampai delapan dengan 10 persen saja. Caranya dengan memperbesar penciptaan lapangan kerja lewat memanfaatkan momentum pertumbuhan dan memancing investasi. Pemerintah akan terus memangkas penganguuran. Harapannya akan ada 10,7 juta lapangan kerja baru yang tercipta. “Ini dapat dilakukan bila ada peningkatan investasi yang otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2014 nanti kita canangkan pada angka tujuh hingga 7,7 persen,” kata Presiden Yudhoyono.

Selain itu, SBY melanjutkan, ia akan meneruskan sejumlah program pro rakyat dengan memperbesar volume serta penyebarannya. Program yang dinilai berhasil seperti PNPM dan KUR akan terus berlanjut. “Khusus untuk KUR, kami menyediakan anggaran berkelanjutan sebesar Rp100 triliun atau Rp20 triliun per tahun,” ungkap Presiden Yudhoyono yang kemudian mendapat aplaus anggota DPR RI dan DPD RI.

TNP2K boleh jadi adalah lembaga yang berdiri dan mempersiapkan diri dalam reformasi gelombang kedua. Bukan saja tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan saja, namun mempercepat penurunan angka kemiskinan sehingga sesuai target MDGs.

Sekedar info, seperti Komite kutip dari Kemkominfo, Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia telah berhasil mencapai sejumlah target Millennium Development Goals (MDGs), terutama di bidang kemiskinan dan kesehatan.

“Target MDGs yang telah dicapai saat ini adalah memotong setengah proporsi penduduk yang hidup di bawah US$ 1 per hari dan meningkatkan deteksi serta penyembuhan Tubercolosis (TBC) melalui DOTS (Direct Observed Treatment Short-Course Chemotherapy),” kata Wapres saat membuka Konferensi Millennium Development Goals di Jakarta, Selasa (3/8).

Terkait dengan refiormasi gelombang kedua, yang bercirikan percepatan pada semua aspek, infratruktur yang siap adalah TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penangulangan Kemiskinan). TNP2K sudah melakukan berbagai kegiatan ke daerah untuknya mensosialisasikan program-program pengentasan kemiskinan. Misalnya, awal Agustus lalim, bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Prof.Dr.Suahasil Nazara beserta Kepala Sekretariat TNP2K dan rombongan menyampaikan sosialisasi regional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tahun ini PNPM Mandiri mendapat anggaran Rp16,8 triliun, dan menjadi senjata pamungkas untuk menekan kemiskinan sekitar 12-13,5 persen.

Percepatan Pengentasan Korupsi
Sayang, percepatan itu belum merasuk pada semua lembaga negara. Lembaga penyidikan, peradilan justru membutuhkan perhatian yang lebih banyak. Dalam kasus korupsi yang terjadi didalam lembaga penyidikan, mereka justru berusaha menggagalkan setiap ikhtiar yang dilakukan untuk membongkar kasus itu. Mengutip surat KWI kepada Presiden SBY, ”Kepolisian memberi kesan bahwa mereka dengan segala cara men-sabotase setiap usaha untuk memberantas korupsi di kalangan mereka sendiri; kejaksaan agung dicurigai sengaja memperlambat pengusutan penyelewengan; ada mafia hukum sehingga rakyat sulit memperoleh keadilan. Sementara itu pemerintah kelihatan membiarkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti KPK, digerogoti wewenang dan wibawanya”.
Ada yang aneh. Padahal bila merujuk statistik, pemberantasan korupsi selama empat tahun belakangan ini mengundang decak kagum. Hasil Corruption Perception Indeks (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2008 yang diluncurkan oleh Transparency International menunjukan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Tahun 2008 IPK Indonesia berada diurutan ke-126 dengan nilai 2,6, atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007 lalu. Ini berarti bahwa usaha pemberantasan korupsi mendapat perhatian dan apresiasi khusus dari rakyat.

Namun bila menilik dari Global Competetive Index, laporan World Economic forum, tentang daya saing memperlihatkan daya saing global Indonesia menurun dalam tiga tahun terakhir. Dari peringkat 50 di 2006, 55 di tahun 2007 dan 55 di tahun 2008. Dalam konteks pemberantasan korupsi, daya saing Indonesia yang semakin lemah juga diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi. Adanya Persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha, merupakan variabel yang diukur dalam daya saing. Korupsi dengan demikian membuat bangsa ini tidak menarik buat pelaku usaha

Belum Sepakat
Sayangnya tidak semua agenda pemerintah segera mendapat persetujuan DPR. Beberapa pihak mengatakan bahwa agenda pemerintah tahun 2011 cenderung tidak realistis. Ketidakrealistisan adalah dalam angka pertumbuhan yang menjadi target pemerintah. Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan 6,3% tahun depan. Menurut banyak pihak, pemerintah bisa mencapai itu tanpa perlu bersusah payah.

Sebelumnya, sejumlah pengamat, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa lebih tinggi dari target yang disampaikan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2011 di DPR/MPR Senin lalu. Apalagi, dengan semakin cemerlangnya rating investasi Indonesia di mata internasional. Aliran dana asing juga makin deras mengalir ke dalam negeri, pemerintah seharusnya mulai melirik pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Masuk akal logika anggota DPR. Karena semakin tinggi angka pertumbuhan akan mendorong terbukanya lapangan kerja, dengan syarat adanya investasi riil yang masuk. Bergairahnya pasar tenaga kerja, masuknya sektor industri manufaktur, akan muncul kelas pekerja baik kerah biru maupun kerah putih. Artinya akan semakin banyak kelas pekerja formal, yang menjadi potensi pajak negara.
Sayangnya, lewat Menteri Keuangan Agus Martowardojo, ia mengatakan wujud angka pertumbuhan ekonomi 2011 sebesar 6,3 persen adalah bentuk kehati-hatian pemerintah. Perekonomian dunia yang masih lesu menjadi pertimbangan agar tidak terlalu agresif. “Pemerintah menahan diri. Kami tidak ingin ceroboh,” kata Agus.

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s