Butuh Data Lebih Akurat

Program keluarga Harapan bermanfaat untuk rakyat. Sayangnya penetrasinya masih belum luas. Tahun 2011 targetnya masih 1,12 juta rumah tangga miskin. Makanya banyak juga masyarakat yang belum kebagian PKH. Lalu banyak yang protes menyimpang.


Sedikitnya sudag 199 Kepala Keluarga atau 1,72 persen dari total 4900 KK angka Rumah Tangga Sangat Miskin di Kota Lhokseumawe yang mengalami kenaikan derajat kehidupan. Mereka yang tidak mampu itu kini sudah memiliki penghidupan yang layak sesuai hasil evaluasi akhir realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun ini. ”Angka penduduk betul-betul miskin turun sebesar 1,72 persen. PKH tahun ini begitu berperan dalam penguatan ekonomi masyarakat, sehingga banyak yang sudah pulih dari keterpurukan ekonomi,“ kata Kepala Kantor PT Pos Cabang Lhokseumawe, Johni Eka Putra, Rabu (30/3).

Masih kata Johni, dana PKH yang terrealisasikan hanya diperuntukkan bagi tiga Kabupaten/Kota, yakni Lhokseumawe, Pidie dan Banda Aceh. Khusus untuk wilayah kerjanya di Lhokseumawe, tercatat ada empat titik yang dituntaskan secara serentak. Masing-masing  di Kecamatan Banda Sakti dengan rincian jumlah penerima manfaat 1.895 KK, di Muara Satu berjumlah 1.254 KK, Muara Dua dengan jumlah 720 orang dan Kecamatan Blang Mangat berjumlah 832 KK. Dengan jumlah jatah nilai bantuan yang diberikan bervariasi berkisar Rp500-Rp150 ribu per KK, tergantung beratnya tanggung jawab yang dipikul.

PKH memiliki dampak yang besar untuk keluarga miskin. Namun sayangnya kepesertaanya masih belum menjangkau semua rakyat miskin. Tahun 2011,  PKH akan menyebar hingga 27 provinsi dan sasarannya mencapai 1.116.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM). Tahun 2010 alokasi anggaran PKH sebesar Rp1,3 triliun dengan sasaran 816.000 RTSM di  5 provinsi. Tahun ini anggaran naik menjadi 1,6 triliun.

Terbatasnya jangkauan PKH menimbulkan protes masyarakat. Bahkan muncul tuduhan dari masyarakat ada penyimpangan dalam penyaluran PKH. Mereka menilai, PKH melakukan diskriminasi karena ada di Kota Medan ada 79,136 KK warga RTSM, hanya 18.906 KK yang mendapat bantuan PKH tersebut.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Medan dengan Dinas Sosial Kota Medan dan tenaga pendamping PKH serta beberapa warga yang mengaku warga miskin namun belum mendapat bantuan di ruang komisi B gedung dewan, Selasa (25/1).

Padahal jumlah KK penerima PKH di Kota Medan itu, menurut Kabid Bina Sosial Dinsos Kota Medan, sudah sesuai dengan laporan tenaga ke Dinsos Medan, yakni sejumlah 18.906 KK. Sedangkan besarnya dana yang dikucurkan selama 2010 yakni Rp25,2 miliar dengan jumlah bervariasi antara Rp200.000-Rp2,2 juta/ KK dan dikirim ke rekening masing-masing.

Perbedaan data itu mengakibatkan pejabat setempat mendapat catatan khusus oleh dewan perwakilan rakyat daerah setempat.  “Kepada BPS diminta agar bekerja lebih profesional mendata warga miskin dan tenaga pendamping PKH agar transparan melakukan pengawasan dan rutin melakukan sosialisasi. Tenaga pendamping PKH kiranya benar-benar menjalankan tugasnya, yang selama ini dinilai kurang professional,” sebut Irwanto politisi PPRN ini.

Warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH protes terkait penyaluran program bantuan pemerintah tersebut. Delvina Sitompul, warga, mengaku penyaluran tidak transparan. Padahal, menurut Delvina hanya tergolong warga miskin tetapi tidak dapat bantuan, sementara banyak warga yang kaya namun mendapat bantuan tersebut. “Saya melihat pemberian bantuan ini tidak tepat sasaran. Tolonglah bapak dewan bantu kami yang miskin ini supaya mendapat bantuan dimaksud,” pinta Delvina.

Turun

Gerah dengan persoalan penyaluran bantuan di lapangan, Presiden mengutus stafnya untuk memantau secara langsung pencairan dana PKH. Contohnya adalah Kabupaten Mojokerto.  Selain akan memantau dan melakukan studi banding mereka juga akan dijadwalkan melihat pencairan PKH di daerah lain.  Hasil pemantauan akan dilaporkan langsung ke Presiden terkait pencairan program pro-rakyat untuk pengentasan kemiskinan yang berkeadilan tersebut.

Sebelumnya,  pencairan dana PKH di Kabupaten Mojokerto sempat molor karena terkendala wesel yang akan digunakan syarat pencairan dana tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh para pendamping PKH, maka Dinsos berani memastikan jika pencairan dana PKH di Kabupaten Mojokerto tersebut dipastikan cair tanggal 9 Maret mendatang.Di Kabupaten Mojokerto, dana tersebut cair untuk 16.553 RTSM yang tersebar di 18 kecamatan. Proses pencairan dana sebesar Rp 4,6 miliar lebih itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Dan para RTSM penerima dana bantuan tersebut bisa mencairkannya di kantor desa atau kecamatan yang sudah ditunjuk

Sekedar mengingatkan PKH merupakan program dengan model spesifik dan berbeda . Bila program lain bersifat unconditional transfer, sebaliknya PKH adalah bantuan bersyarat. Pesertanya adalah RTM yang harus rela ikut syarat-syarat yang digariskan pemerintah. Syaratnya mudah dan menguntungkan peserta sebenarnya. Karena penerima bantuan, yakni RTM yang memiliki anak sekolah atau ibu hamil, memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anaknya dan periksa kandungan ke puskesmas terdekat. Bagi pemeerintah program ini menolong mereka untuk mencapai target MDGs.

Besar bantuan tergantung dari kondisi masing-masing keluarga miskin (RTSM), jumlah bantuan akan berubah dari waktu ke waktu tergantung kondisi keluarga yang bersangkutan dan kepatuhan keluarga dalam memenuhi kewajiban. Besaran bantuan berkisar dari Rp 600.000,- hingga Rp 2.200.000. Rinciannya adalah Bantuan tetap (Rp 200.000), Bantuan pendidikan SD/MI (Rp 400.000), Pendidikan SMP/MTs sebesar (Rp. 800.000), dan Bantuan kesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi dan atau balita sebesar (Rp 800.000).

Sejauh ini data menjadi persoalan. Karena realita dimasyarakat tidaklah terpecah dalam logika statistik belaka. Misalnya, jika keluarga miskin yang dimakud adalah mereka yang memiliki pengeluaran sebesar satu dolar per hari, lalu apa bedanya dengan keluarga yang berpenghasilan 1,3 dolar per hari. Mereka sama-sama hidup susah, namun yang satu memperoleh bantuan dan yang lain tidak. Dilapangan, dalam penghitungan RTM, situasi itu pasti terjadi.

Namun PKH memiliki kelebihan, yakni menyatukan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tercerai berai. Indonesia memiliki BOS, jaminan kesehatan masyarakat miskin, jaminan persalinan dan banyak lagi. Dengan PKH, program tersebut sebetulnya bisa diwadahi semuanya. Makanya agar PKH berjalan baik, butuh koordinasi dengan kementrian atau instansi terkait.

About these ads

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Fokus Utama. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s