Dampak Sosial Migrasi Internasional bagi Indonesia

(bagian kesatu)

Oleh: Parjoko Midjan 1)

Globalisasi dan kemajuan pesat bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah mendorong meningkatnya migrasi internasional di Indonesia dengan berbagai alasan (politis, sosial kemasyarakatan, agama/kepercayaan, ekonomi, dan lainnya), seperti meningkatnya arus pencari suaka dari Asia ke Australia melalui Indonesia, meningkatnya pekerja Indonesia ke manca negara dan masuknya pekerja asing ke Indonesia, masuk-keluarnya para wisatawan dan pelaku usaha dari dan ke Indonesia, masuk-keluarnya WNI dan warga negara asing karena ikatan perkawinan, termasuk irregular migration bagi WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Dari segi kuantitas, peningkatan migrasi internasional karena alasan ekonomi merupakan yang terbesar, yang membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia dan negara tujuan. Bagi negara tujuan, migrasi pekerja Indonesia adalah sumber daya bagi pembangunan negara tersebut, tetapi migrasi non-prosedural juga sering dikaitkan dengan meningkatnya permasalahan sosial seperti penyakit menular, obat-obat terlarang, kriminalisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia dan bahkan terorisme. Bagi Indonesia, kepergian pekerja migran ke luar negeri berarti mendatangkan devisa bagi negara, tetapi di lain pihak mengurangi ketersediaan sumber daya pembangunan terutama di perdesaan dan hilangnya fungsi pengasuhan dalam keluarga, serta dampak sosial lainnya sebagai akibat dari pemulangan (deportasi) pekerja migran Indonesia bermasalah seperti hilangnya identitas, harta-benda, kecacatan, berpenyakit sampai kepada sakit jiwa, bahkan meninggal dunia.

Pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah terbanyak dari Malaysia, negara tetangga terdekat yang masih terdapat hubungan ras, kesamaan bahasa dan budaya, yang membuatnya menarik bagi masuknya pekerja migran Indonesia,  terlebih lagi adanya batas kedua negara yang porous (mudah ditembus) baik yang melalui lautan maupun daratan sehingga mendorong juga terjadinya migrasi non prosedural.

Hal lain yang meningkatkan migrasi internasional di kawasan ASEAN adalah adanya kebijakan bebas visa kunjungan atau visa wisata antar negara ASEAN. Kebijakan ini selain meningkatkan arus migrasi internasional, juga mendorong meningkatnya arus pekerja migran non prosedural karena fasilitas tersebut telah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan WNI bekerja di negeri jiran. Tanpa visa kerja, membuat kondisinya menjadi rawan akan perlakuan eksploitatif seperti penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, pekerja migran Indonesia tersebut menjadi ilegal karena overstay.

Selain hal tersebut, juga banyak penyedia jasa angkutan yang bersedia mengangkut pekerja migran Indonesia pergi ke dan pulang dari Malaysia tanpa dokumen yang diperlukan melalui pelabuhan dan lorong tradisionil di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Mereka diterima, ditampung dan disalurkan oleh agensi ”nakal” setempat menjadi pekerja migran ilegal dengan berbagai konsekuensinya. Proses ini telah berlangsung sejak dahulu, dan banyak di antaranya telah lama tinggal di Malaysia bahkan beranak-pinak dengan status ilegal pula.

Pekerja migran Indonesia yang masuk ke Malaysia secara legal juga dapat menjadi ilegal manakala paspornya tertahan di majikan sewaktu mereka lari karena pekerjaan terlalu berat, gaji tak dibayar, dianiaya, diperkosa, atau dipecat tanpa sepengetahuan dari agen yang mengurusnya.

Di Malaysia, seseorang yang tidak berdokumen atau dokumennya tidak lengkap disebut sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI), dan tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Cina, dan lain-lain. Para PATI tersebut banyak dipekerjakan di perkebunan dan kehutanan, sementara di perkotaan mengerjakan jenis pekerjaan yang kasar, kotor, terkadang berbahaya dengan gaji murah, yang masyarakat Malaysia sendiri enggan dan kurang berminat untuk jenis pekerjaan tersebut.

Jumlah PATI di Malaysia tidak diketahui dengan pasti, namun sudah menjadi permasalahan bagi negara itu. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Malaysia menggelar Operasi Nyah Khas (operasi pengusiran) yang memenjarakan, denda (merampas), dan menghukum cambuk PATI yang tertangkap. Operasi ini dimulai tahun 2004 dan terus berlangsung sampai sekarang.

Pemulangan PATI tidak saja menjadi beban Pemerintah Malaysia yang harus mengeluarkan biaya penahanan dan transportasi ke daerah entry point terdekat di Indonesia, tetapi juga menjadi beban bagi Pemerintah RI yang harus memberikan layanan dokumen, penampungan, permakanan, layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan pada pekerja migran Indonesia bermasalah dan keluarganya baik selama masih di luar negeri maupun selama dalam perjalanannya dari daerah entry point sampai ke daerah asalnya, dengan selamat dan bermartabat, sebagaimana dimanatkan oleh Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB).

Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia bermasalah, TK-PTKIB membentuk Satuan Tugas TK-PTKIB di Pusat, dan 12 Satuan Tugas Pemulangan TKI Bermasalah di Daerah entry point dan transit di Indonesia: Medan-Belawan, Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun, Batam, Dumai, Pontianak-Entikong, Nunukan, Pare-pare, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak dan Mataram.

Pemulangan pekerja migran bermasalah dari Malaysia pada tahun 2004 cukup tinggi karena Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan memberikan amnesti bagi PATI yang secara sukarela pulang ke tanah airnya, sehingga banyak PATI yang pulang atas biaya sendiri ke negara masing-masing. Namun kepulangan PATI tersebut ternyata telah mengakibatkan kerugian ekonomis bagi perkebunan kelapa sawit di Sabah sehingga pada tahun 2009, atas kesepakatan bersama, 217.367 pekerja migran Indonesia bermasalah dan keluarganya di Sabah, Malaysia Timur tidak perlu dipulangkan ke Indonesia dan diijinkan utuk melengkapi dokumennya di Malaysia setelah mendapat jaminan kerja dari perusahaan/majikan di negeri tersebut.

Dalam perkembangannya, beban migrasi internasional tidak saja dari pekerja migran Indonesia bermasalah dari Malaysia, tetapi juga dari Timur Tengah.  Pemulangan pekerja migran Indonesia Bermasalah termasuk anak-anak dan bayi dari Timur Tengah selama bulan Oktober-Desember 2009 mencapai 1.314 orang, yang berasal dari Abu Dhabi (69 orang), Jeddah (200 orang), Riyadh (101 orang), Amman (125 orang), Kairo (35 orang), Damaskus (53 orang), Doha (44 orang), Dubai (115 orang), Sana’a (13 orang) dan Kuwait (559 orang). Biaya pemulangan menggunakan pesawat terbang dari Timur Tengah ke Indonesia menjadi beban tersendiri bagi Indonesia. (bersambung)

1)Asisten Deputi Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga, Kemenko Kesra; Ketua Sekretariat Satgas Pemulangan TKI Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia (Satgas TK-PTKIB, Keppres No. 106 Tahun 2004).

About majalahkomite

Menuju Masyarakat Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Opini. Tandai permalink.

2 Balasan ke Dampak Sosial Migrasi Internasional bagi Indonesia

  1. Parjoko Midjan berkata:

    Yth. Redaksi, terima kasih telah memuat tulisan saya yang memprihatinkan dampak migrasi yang telah menimbulkan masalah sosial bagi migran ybs dan juga keluarganya, dan juga bagi negara yang harus mengurus para migran bermasalah. Kiranya perlu studi yang mengkaji apakah migrasi internasional Indonesia lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Namun karena migrasi merupakan HAM, negara harus memfasilitasi agar terjadi migrasi yang baik dan aman.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s